Yayasan Akar Gelar Diseminasi Hasil Riset Penanggulangan Kemiskinan

Diseminasi Penanggulangan Kemiskinan

Diseminasi hasil riset penanggulangan kemiskinan Yayasan Akar Global Inisiatif. Jumat, 25 Agustus 2023. Foto:Dok 

Interaktif News - Yayasan Akar Global Inisiatif melakukan diseminasi hasil riset Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lebong, yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2023, yang melibatkan kandidat Doktor Septri Widiono,SP, M.Si dari Universitas Bengkulu, bertempat di Hotel Dinda Ceria Kabupaten Lebong, Jumat (25/8/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Lebong Drs. Fahrurrozi, M.Pd selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dihadiri 45 orang mewakili Dinas yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 3 Camat dan Kepala Desa lokasi riset.

Ferdy Herdian, Koordinator Program Yayasan Akar Global Inisiatif untuk Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lebong mengatakan, kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dan karakterisitik kemiskinan di Kabupaten Lebong, sekaligus mengidentifikasi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan, analisis arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dan membantu melakukan simulasi ADD Kabupaten Lebong dengan skema redistribusi sumber daya alam (SDA).

Penelitian ini dilakukan atas dasar pertama; Pembangunan Daerah di Kabupaten Lebong untuk mewujudkan kesejahteraan menemui kendala kemiskinan yang bersifat structural, dengan kondisi factual penyumbang kemiskinan ekstrem terbesar berada di Kecamatan Lebong Utara (583 KK), Lebong Selatan (583 KK), dan Lebong Tengah (357 KK).

Kedua, Kewenangan Pemerintah Kabupaten menetapkan ADD sebagai jalan pengentasan kemiskinan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem (garis kemiskinan = USD 1,9 Purchasing Power Parity) atau 1.237 jiwa (1,05 %) tahun 2022 dan ketiga, adanya Potensi Sumber Daya Alam (Minerba dan Geotermal).

Disampaikan secara detail oleh ketua tim riset Septri Widiono, bahwa potensi ekonomi lainnya yang berkembang di Kabupaten Lebong adalah sektor energi dan pertambangan. Potensi pertambangan di Kabupaten Lebong adalah bahan galian batuan yang sampai 2020 tercatat sebanyak 6 Izin Usaha Pertambangan kategori Batuan dan 2 Izin Usaha Pertambangan kategori Mineral dan Batu Bara (BPS Kabupaten Lebong, 2021). 

Kemudian terdapat PT Tansri Majid yang menjadi pelaku usaha pertambangan emas dan PT Jambi Resources di pertambangan batu bara. Sektor tersebut juga sedang dikembangkan geotermal yang dioperasikan oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Potensi ekonomi lain yang sedang berkembang diantaranya industri pengolahan, terutama industri kecil dan menengah (IKM) dan pariwisata (wisata alam).

“Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 2022 mencapai 3,89 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 261,13 miliar rupiah dibandingkan dengan 2021 yang mencapai 3,63 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi (BPS Kabupaten Lebong, 2022),” ujarnya.

Ditambahkan Septri Widiono bahwa angka PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami kenaikan, dari nilai 2,19 triliun rupiah pada 2021 menjadi 2,26 triliun rupiah pada 2022. Hal ini menunjukkan selama 2022 Kabupaten Lebong mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 2,98 %. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2021 yaitu sebesar 3,08 %.

“Menurut PDRB Struktur perekonomian Kabupaten Lebong hingga 2022 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 42,59%. Sektor ini menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk. Sektor Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memiliki kontribusi sebesar 10,71%. Selanjutnya sektor Konstruksi berkontribusi 9,26%; sektor Perdagangan Besar adn Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor 8,76%; Industri Pengolahan 5,47%; dan sektor Real Estate 4,9%.” jelasnya.

Lebih lanjut di sampaikan Septri Widiono bahwa Sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lebong sebagaimana lazimnya berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa.

Bertolak dari permasalahan tersebut perlu dikembangkan skema pembiayaan untuk meningkatkan besarnya ADD secara absolut. Upaya yang penting dilakukan melalui perombakan struktur pembiayaan di sini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan di daerah. 

“Dengan kata lain diperlukan suatu dorongan untuk membentuk skema baru ADD yang dialokasikan dari DBH SDA untuk dibagikan secara adil kepada desa penghasil dan/atau terdampak serta mempertimbangkan insentif kinerja,” sampainya.

Menanggapi hasil riset yang disampaikan oleh tim Yayasan Akar Global Inisiatif, Plt Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong Heri Setiawan, mengatakan bahwa Pemkab Lebong telah melakukan berbagai strategi dalam penanggulangan kemiskinan pasca Pandemi, berupa pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan Pendidikan, pemberdayaan UMKM dan bedah rumah.

Kepala Bappeda Kabupaten Lebong Zulhendri menambahkan, salah satu hambatan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lebong adalah kondisi bentang alam Lebong yang di kelilingi oleh TNKS. Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi sangat terbatas untuk mengelola sumber daya alamnya. 

Dengan 70 % kawasan konservasi tersebut kata Zulhendri, yang di untungkan malah bukan masyarakat Kabupaten Lebong, tetapi kabupaten tetangga yakni Kabupaten Merangin melalui skema Carbon Trade.

“Sementara disisi lain, nilai inventasi pengelolaan SDA Kabupaten Lebong tahun 2023 mencapai 2,2 triliun dan salah satu sumber yang terbesar adalah hasil pengusahaan panas bumi oleh PGE. Namun sampai saat ini belum ada hasil riil yang bisa dirasakan dari PGE karena belum produksi,” kata Zulhendri.

Sementara itu, Pramasty Ayu Kusdinar, Manager Program dan Strategi Akar Global Inisiatif menyampaikan bahwa, riset yang dilaksanakan selama 6 bulan ini merekomendasi; Pertama, Menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPK Kabupaten Lebong. 

Kedua, Melibatkan multistakeholder (Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi, NGO, Swasta) diarahkan untuk mengambil peran penyusunan aksi bersama, identifikasi masalah, peningkatan relasi sehingga terbuka peluang-peluang pembiayaan penanggulangan kemiskinan. 

Ketiga, Memfokuskan program penanggulangan kemiskinan pada enam aspek, yaitu (1) bantuan sosial dan perlindungan sosial yang ditujukan bagi penduduk miskin ekstrem; (2) peningkatan akses penduduk kepada fasilitas dasar pendidikan, kesehatan, dan produksi; (3) pemberdayaan masyarakat partisipatif untuk optimalisasi sumber daya alam di tingkat lokal; (4) penguatan kelembagaan lokal yang sudah terbentuk seperti Bumdes; (5) peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM; dan (6) peningkatan atraksi daerah melalui dukungan di sektor pariwisata. 

Keempat, Optimalisasi ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama pertanian dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelima, Mendukung skema perhutanan sosial bagi desa-desa di sekitar kawasan hutan negara. Dan keenam, Menindaklanjuti hasil simulasi reformulasi ADD berbasis redistribusi SDA.

Intinya kata Dinar, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebong sudah diarahkan pada penanganan kemiskinan multidimensi mulai dari aspek kemiskinan konsumsi, dan kemiskinan dalam dimensi lain seperti kesehatan, pendidikan, dan akses infrastruktur dasar.

“Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, dan percepatan pengentasan kemiskinan,” sampai Dinar. 

Editor: Alfridho Ade Permana