INTERAKTIF NEWS  – Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dalam beberapa hari terakhir menuai keluhan dari para petani. Harga sawit dilaporkan mengalami penurunan drastis di sejumlah pabrik maupun pengepul.

Kondisi tersebut memicu keresahan petani sawit yang menggantungkan pendapatan utama dari hasil panen kelapa sawit. Menyikapi situasi itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu secara daring dari Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (22/5).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian dengan agenda utama membahas anjloknya harga TBS di tingkat petani serta mencari penyebab terjadinya penurunan harga yang dinilai cukup drastis dan terjadi hampir serentak di berbagai daerah.

“Kita melaksanakan rapat ini untuk memberikan keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan melindungi petani di daerah. Pemerintah saat ini membutuhkan transparansi, tidak ada lagi ekspor titip-titip, data yang tidak tercatat di negara, maupun praktik mark up. Ini harus kita berikan pengertian kepada masyarakat,” kata Mian.

Bank Bengkulu Semakin Tangguh dan Tumbuh

Menurut Mian, hingga saat ini pemerintah daerah masih melakukan penelusuran terkait faktor yang menyebabkan harga sawit turun secara signifikan. Untuk itu, ia meminta seluruh kepala dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten dan kota segera berkoordinasi dan

turun langsung ke pabrik kelapa sawit guna memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan harga yang diterapkan perusahaan.

“Kami minta kepala dinas di daerah turun ke lapangan dan berkomunikasi langsung dengan pihak pabrik. Jangan sampai pabrikan kelapa sawit secara sepihak menjatuhkan harga di tingkat petani sebelum ada kebijakan resmi yang menjadi dasar. Apalagi penurunannya sangat drastis dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkewajiban memastikan mekanisme penetapan harga sawit berjalan secara transparan dan tidak merugikan petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan di Bengkulu.

Mian juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan perlindungan kepada petani sawit di Indonesia.

“Kita yakin kebijakan Presiden Prabowo ini untuk mengontrol ekonomi kita. Namun kondisi yang terjadi di lapangan tentu harus kita cermati bersama agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan petani,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, Mian mengaku akan turun langsung menemui masyarakat dan kelompok petani sawit di sejumlah daerah untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memberikan penjelasan terkait kondisi yang terjadi.

“Nanti saya akan turun langsung ke masyarakat dan petani sawit untuk memberikan pemahaman serta mendengar langsung kondisi yang mereka hadapi. Pemerintah provinsi akan mencari solusi terbaik agar petani tidak dirugikan,” katanya.

Untuk diketahui, harga ketetapan

TBS sawit yang ditetapkan tim penetapan harga Provinsi Bengkulu saat ini berada di angka Rp3.465 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir, mengalami penurunan harga yang cukup tajam di tingkat pabrik dan pengepul.

Editor: Ogi Mansyah