Salah seorang Polisi Wanita Indonesia yang tegabung dalam Misi Kemanusiaan di Bangui, Afrika Tengah, Briptu Hikmah Nursyaa menggendong warga Lokal di sela-sela Tugasnya. Foto: Instagram/Hikmah Nursyaa/Indonesia.go.id
Interaktif News - Indonesia mencetak sejarah sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB yang berhasil mendorong pengesahan secara konsensus Resolusi 2538 (2020) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. Resolusi 2538 merupakan gebrakan Indonesia mengenai diplomasi melibatkan perempuan dalam misi perdamaian dunia melalui PBB.
“Resolusi 2538 (2020) ini merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB. Hal ini sekaligus merupakan wujud sumbangsih Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB,” demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Hal tersebut merupakan suatu terobosan penting, karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Resolusi ini juga tergolong langka karena disponsori bersama oleh seluruh anggota DK PBB. Resolusi yang digagas Indonesia ini disponsori oleh 97 negara PBB, termasuk seluruh anggota DK PBB.
Dukungan yang luar biasa dari negara-negara PBB tidak lepas dari konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan diplomasi perdamaian dan pemberdayaan peran perempuan dalam perdamaian sejak awal keanggotaannya di DK PBB tahun 2019. Hal ini sekaligus merupakan bukti peran aktif Indonesia sebagai “bridge builder”, yang tidak hanya berhasil jembatani perbedaan posisi, tetapi juga mempersatukan anggota DK PBB.
Beberapa elemen utama yang termuat dalam resolusi itu, antara lain, perlunya peningkatan jumlah personel perempuan dalam misi PBB, kerja sama pelatihan dan pengembangan kapasitas, pembentukan jejaring dan database personel perempuan, peningkatan keselamatan dan keamanan, penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi personel perempuan, serta kerja sama PBB dengan organisasi kawasan.
“Dukungan atas inisiatif Indonesia ini tidak terlepas dari diplomasi, kredibilitas, dan rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian PBB, termasuk kiprah personel perempuan Indonesia di berbagai misi PBB," demikian ditegaskan oleh Menlu RI.
Pasukan perdamaian perempuan Indonesia selama ini diakui perannya dalam mendekatkan diri dengan masyarakat setempat di wilayah konflik, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Saat ini, personel perempuan penjaga perdamaian PBB berjumlah 5.327 atau 6.4% dari total 82.245 personel.
Briptu Hikmah Nursyaa bersama sejawatnya di Markas Misi Kemanusiaan PBB di Bangui, Afrika Tengah. Foto: Instagram/Hikmah Nursyaa/indonesia.go.id
Indonesia merupakan salah satu kontributor personel perempuan terbesar dengan 158 personel yang bertugas di tujuh misi PBB, yaitu di Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak 1999, Indonesia telah mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Pertemuan DK PBB di bawah kepemimpinan Indonesia pada 28 Agustus juga mengesahkan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perpanjangan mandat pasukan perdamaian di Lebanon (UNIFIL) dan resolusi mengenai misi PBB di Somalia (UNSOM).
Peacekeeping operation (PKO), atau dikenal sebagai operasi perdamaian, merupakan suatu instrumen yang digunakan PBB untuk membantu negara yang terkena konflik. Operasi perdamaian dimaksudkan sebagai langkah penengah bagi pihak-pihak yang berkonflik dan memastikan aksi kekerasan tidak lagi digunakan dalam proses menuju perdamaian.
Setelah perdamaian tercapai, operasi perdamaian diharapkan tetap terlibat dalam proses bina-damai sehingga konflik tidak akan terulang. Pada awalnya, peran lelaki masih sangat dominan dalam setiap operasi perdamaian. Meski begitu, kini peran wanita dalam operasi perdamaian semakin meningkat.
Sumber: Indonesia.go.id
Editor: Riki Susanto