Kota Bengkulu. BI – Kembali terjadi kritikan dan penolakan terhadap pembangunan PLTU batu bara, kali ini aliansi kesatuan aksi perjuangan rakyat gelar aksi simpatik, yang dilakukan di Simpang Lima Ratu Samban. Kamis (16/08).
Pembangunan yang didanai investor China ini sudah banyak menuai kritikan dan penolakan dari masyarakat kelurahan Teluk Sepang, namun kritikan ini tidak membuat bahkan mampu menghentikan proses pembangunan proyek tersebut. Yang diketahui proses pembangunan dimulai pada tahun 2016, dan ditargetkan beroperasi pada 2020.
Negara mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, amanat itu dijalankan dengan pilihan yang keliru, menggantungkan pada energi kotor, yang akan memberi dampak buruk bagi manusia dan lingkungannya.
“Upaya negara dalam penyediaan sumber listrik berbahan bakar batu bara merupakan suatu kesalahan. secara internasional, PLTU Batu Bara secara bertahap mulai ditutup seperti di India dan China. karena batu bara telah terbukti merusak lingkungan” kata koordinator aksi, Suarli Sarim salah satu koordinator Kanopi Bengkulu.
Selain itu, Presiden BEM Universitas Bengkulu mengatakan, “Sudah selayaknya pengembangan energi bersih dan berkelanjutan dilakukan sebagai bagian tanggung jawab pelestarian bumi sesuai komitmen pemerintah Indonesia yang menandatangani Perjanjian Iklim Paris pada 2015”. kata Syahril Ramadan.
Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dan naik menjadi 42 persen dengan dukungan dunia internasional pada 2030. Komitmen ini sepertinya akan sia-sia jika proyek PLTU batu bara sebagai penyumbang emisi terbesar secara global masih terus dikembangkan oleh pemerintah. imbuhnya
Maka dari itu, Kesatuan Aksi Perjuangan Rakyat menuntut:
1. Bebaskan Indonesia terutama Bengkulu dari energi kotor, hentikan proyek PLTU Batu Bara Teluk Sepang dan segera beralih ke energi terbarukan.
2. Menuntut negara untuk bertanggung jawab atas akibat buruk dari konstruksi PLTU Batu Bara Teluk Sepang yang dirasakan petani saat ini.
3. Segera tanggulangi anjloknya nilai tukar rupiah dan naiknya harga bahan-bahan pokok serta anjloknya harga komoditas unggulan sawit dan karet sehingga membuat petani terpuruk.
4. Segera tanggulangi kelangkaan BBM bersubsidi
Secara umum mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah lainnya seperti kelangkaan BBM bersubsidi, anjloknya nilai rupiah hingga anjloknya harga komoditas unggulan seperti sawit dan karet hingga membuat petani semakin terpuruk.
(Anasril)