Polda Bengkulu Dalami Sindikat Mafia Tanah di Lebong

Kombes Pol Teddy Suhendyawan Syarif

Direktur Reskrimum Polda Bengkulu, Kombes Teddy Suhendyawan Syarif, S.Ik.M.H. Foto/Dok: tribratanewsbengkulu 

Interaktif News – Menanggapi instruksi yang diberikan oleh Kapolri terkait penindakan praktik mafia tanah yang terjadi di seluruh Indonesia, Polda Bengkulu telah memanggil sejumlah saksi guna mendalami dugaan adanya sindikat mafia tanah di Desa Talang Ratu, Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong.

Direktur Reskrimum Polda Bengkulu, Kombes Teddy Suhendyawan Syarif, S.Ik.M.H., mengungkapkan bahwa terkait dengan dugaan adanya praktek mafia tanah di Kabupaten Lebong, pihaknya akan segera memanggil Direktur PT Ketaun Hidro Energi (KHE), Zulfan Zahar.

“Ya, termasuk dia (Zulfan Zahar). Pemerintah setempat juga kita panggil, dan pemilik lahan,” ungkap Dir Reskrimum Polda Bengkulu saat diwawancarai kemarin diruang kerjanya, Selasa,(11/05/2021).

Dijelaskan oleh Kombes Pol Teddy Suhendyawan, keterangan yang di peroleh dari Zulfan, akan memberikan titik terang terkait dugaan sindikat mafia tanah di Lebong. Pasalnya, PT KHE diduga telah membayarkan sejumlah uang kepada Samiun Damruri, warga Rimbo Pengadang. Guna memuluskan proses pembebasan lahan proyek listrik.

“Insya Allah, sehabis lebaran (Idul Fitri) ada perkembangan penyelidikannya. Hasil penyelidikan nanti akan diketahui, mana yang mengarah ke mafia tanah. Jika jaringannya terstruktur,” ujar mantan Wadir Resnarkoba Polda Jatim ini.

Dari informasi yang berhasil diperoleh lanjutnya, dugaan sindikat mafia tanah yang terjadi di Lebong yakni di seberang sungai Ketaun, dapat terungkap berkat Samiun. Samiunlah yang mengaku sebagai pemilik sah beberapa bidang tanah di Desa Talang Ratu.

Klaim Samiun, hanya bermodalkan surat hibah ayahnya, M. Rais, tanggal 20 Oktober 2020. Faktanya, Rais meninggal dunia tahun 2017. Bahkan dalam surat hibah itu, Samiun diduga memalsukan tandatangan ibu kandungnya, Bania, yang buta huruf.

Sedangkan keterlibatan PT KHE, diungkap langsung oleh Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin, saat audiensi di DPRD Lebong, 5 April 2021 lalu. Menghadirkan Lasmudin, dan adik kandungnya Kepala Desa Teluk Dien, Jon Kenedi. Serta perangkat pemerintahan, anggota dewan, dan perwakilan keluarga salah satu pemilik lahan, Mahmud Damdjaty.

Campur tangan PT KHE, diakui Lasmudin, sudah berlangsung sejak lama. Lasmudin mengaku diperintahkan PT KHE menggelar mediasi di kantor Kecamatan Rimbo Pengadang, November 2020.

Saat itu, Camat mengeluarkan surat bernomor 005/346/Kec-RP/2020 tanggal 12 November 2020, untuk mediasi, Jumat 13 November 2020. Ada pun pelaksanaan mediasi tersebut mengacu pada surat permohonan PT KHE ke Camat, bernomor 090/KHE-BUPATI/IX/2020, tanggal 1 Oktober 2020.

Hasil mediasi di Kecamatan Rimbo Pengadang, menetapkan bahwa, Samiun sebagai pemilik sah tanah. Kemudian, atas dasar itulah, PT. KHE diduga nekat dan sadar membayarkan sejumlah uang kepada Samiun.

Bahkan, pengakuan Camat Lasmudin, dirinya juga sempat menerima perintah dari PT KHE. Dalam hal ini, terkait upaya pengukuran paksa lahan Mahmud Damdjaty di seberang sungai Ketaun, 28 Januari 2021.

Namun, saat itu pengukuran batal. Petugas Kantor Pertanahan (Kantah) Lebong menolak mengukur tanah Mahmud. Karena pengajuan penerbitan sertifikat Mahmud sedang diproses di Kantah BPN Lebong.

Tidak terima pengukuran batal, Camat Lasmudin dan Kades Jon Kenedi lantas melarang keluarga Mahmud menggunakan rakitnya. Imbasnya, dua lansia dan belasan keluarga lainnya terlantar di seberang sungai Ketaun.

“Kita berproses. Kita akan konfrontir hasil penyelidikan kemarin, dengan kondisi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Hasil analisa tersebut akan diketahui mengerucut kemana?” papar alumni Akpol 1994 ini.

Lebih lanjut Kombes Pol Teddy menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bengkulu. Mengingat, pembentukan Satgas Mafia Tanah, merupakan program prioritas Presiden Jokowi, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Koordinasi (dengan Kanwil BPN) sangat intens. Baik dengan kanwil BPN Bengkulu maupun Satgas pusat. Kaitannya dengan perkembangan penanganan kasus. Sudah jadi atensi Kapolri,” demikian Teddy.

Seperti diketahui sebelumnya, Kapolri Sigit menginstruksikan seluruh jajarannya, menindak siapa pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah. Sebagai wujud program Polri Presisi.

“Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden (Jokowi), saya minta jajaran tidak perlu ragu. Proses tuntas, siapa pun backing-nya,” kata mantan Kabareskrim Polri itu beberapa waktu lalu.

Sumber: Tribratanewsbengkulu
Editor: Alfridho AP