Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bengkulu saat melakukan audiensi bersama Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu. Senin, 4 Oktober 2021. Foto/Dok
Interaktif News - Menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait tuntutan 20 persen atas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT Pamor Ganda yang saat ini dalam proses perpanjangan, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bengkulu hari ini, Senin (4/10) menggali informasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu.
Ditanya terkait hak masyarakat 20 persen dari HGU perkebunan PT Pamor Ganda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu melalui Kabid Hubungan Hukum Pertanahan, Adam Hawadi SH mengatakan, pihak BPN hanya menerima data dari kelengkapan permohonan perpanjangan HGU.
Adam menambahkan, PT Pamor Ganda mengajukan perpanjangan atas HGU sebesar 2853,07 Hektar (Ha) dengan rincian HGU 28 yang luas sebelumnya 1655 Ha menjadi 1562 Ha. Kemudian HGU 29 sebelumnya seluas 1587 menjadi 1293 Ha.
Saat ini, lanjut Adam, Pamor Ganda telah melakukan program Plasma sebesar 693,92 Ha. Artinya itu sudah 24,32 persen yang diberikan kepada masyarakat.
Sekda LIRA Provinsi Bengkulu Aurego Jaya mengatakan, program plasma yang diberikan kepada masyarakat tidak pada HGU 28 dan 29 dan terletak di Desa Tanjung Dalam dan Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai. Sedangkan HGU yang diajukan perpanjangan oleh PT Pamor Ganda adalah HGU 28 dan 29 yang terletak di Desa Kuala Langi, Desa Talang Baru, Desa Pasar Ketahun dan Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun kabupaten Bengkulu Utara.
"Ini tidak masuk akal, seharusnya yang berhak mendapatkan plasma adalah empat desa di Kecamatan Ketahun, dimana empat desa tersebut merupakan desa penyangga yang HGU-nya diajukan perpanjangan oleh PT Pamor Ganda, bukan desa di Kecamatan Ulok Kupai. Dugaan kami semakin kuat, bahwa pihak BPN sangat berbelit-belit dan seolah-olah tutup mata atas permasalahan ini", ungkap Aurego Jaya.
Sebelumnya, tim Investigasi LIRA Provinsi Bengkulu juga melakukan audiensi ke Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu.
Disampaikan Kepala Dinas TPHP terkait polemik perpanjangan HGU PT Pamor Ganda di Bengkulu Utara, Ricky Gunarwan meminta pihak BPN terbuka dengan instansi terkait.
Ricky mengatakan bahwa pada prinsipnya Dinas TPHP mempunyai peran dan fungsi sebatas pengawasan. "Jangan susah nian kami hubungi, kita semua kan mau bantu mengeluarkan hak masyarakat, jadi BPN jangan tertutup dong", kata Ricky.
Sementara itu, Gubernur LIRA Provinsi Bengkulu Magdalena Mei Rosha mengungkapkan, atas dasar Surat Gubernur Bengkulu tertanggal 02 September 2021 dengan Nomor 515.21/1294/DTPHP/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu perihal penundaan proses perpanjangan HGU PT Pamor Ganda, instansi terkait harus menyelesaikan polemik tuntutan masyarakat perihal pelepasan 20 persen dari HGU.
"Negara dalam hal ini pemerintah pusat telah membuat regulasi terkait perpanjangan HGU, jadi instansi terkait jangan menghalang-halangi dan harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana, ada hak-hak masyarakat yang harus dan wajib diberikan atas procedural perpanjangan HGU", tegas Gubernur LIRA.
Editor: Alfridho AP
