Petisi desak Muhammadiyah tolak tambang di change.org, Foto: Dok
Interaktif News – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan secara resmi menerima penawaran pemerintah untuk mengelolah tambang. Keputusan itu dituangkan dalam hasil konsolidasi nasional yang digelar 27-28 Juli 2024 lalu di Yogyakarta.
Penerimaan itu menuai kontroversi, tidak hanya di internal Muhamamdiyah namun meluas di publik yang menyayangkan sikap Muhamadiyah yang menerima tawaran pemerintah untuk mengelolah tambang.
Baru-baru ini muncul petisi di platform change.org yang berjudul “Tolak Ormas Tambang. Desak Muhammadiyah Menolak IUP Tambang” yang dibuat Tanggal 25 Juli 2024 oleh Faikh Pamungkas. Petisi itu sudah ditandatangan 55 orang.
“Muhammadiyah sudah besar tanpa tambang, Muhammadiyah tidak butuh Tambang. Tambang dari pemerintah selama ini ditentang para pemerhati lingkungan, didesak para ahli, ditolak warga setempat, tidak menjadikan pemerintah berhenti, dengan muhammadiyah masuk kecil kemungkinan tambang pemerintah menjadi ramah lingkungan, mala lebih besar dugaan muhammadiyah yang akan semakin ikut pemerintah” demikian tertulis dalam pengantar petisi tersebut.
Muhammadiyah kemudian disebut sebagai ormas yang disegani, suara muhammadiyah yang selama ini kritis sangat dibutuhkan masyarakat. Isu tambang menjadikan masyarakat khawatir kehilangan sosok tersebut yang sebelumnya ada pada muhammadiyah.
“Besar kemungkinan muhammadiyah jadi merasa hutang budi dan semakin menjauh dari masyarakat bawah. Belum lagi kabar bahwa ormas tidak akan diberi kuasa penuh pengelolaan tambang, diduga Ormas hanya akan dijadikan branding tang tidak akan berpengaruh banyak. Kami menuntut Cabut putusan Muhammadiyah yang menyatakan menerima IUP tambang” tulis petis tersebut.
Reporter: Irfan Arief
