MUI, Muhammadiyah dan NU: Pemilu Harus Disikapi Dengan Proporsional dan Konstitusional

MUI NU Muhammadiyah Pemilu  2019

InterkatifNews – Tokoh Masyarakat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Bengkulu mengajak masyarakat untuk menyikapi proses pemilu 2019 dengan profesional, proporsional dan konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam konferensi pers bersama di Hotel Santika Kota Bengkulu, Kamis (2/5/2019).

Hadir dalam konferensi pers bersama itu Ketua MUI Provinsi Bengkulu Prof Dr Rohimin, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu Dr Fajrul Hamidi, Ketua NU Bengkulu Dr Zulkarnain Dali, Ketua KPU provinsi Irwan Saputra dan Ketua Bawaslu provinsi Parsadaan Harahap serta sejumlah wartawan dari media cetak, online dan elektronik.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan, pemilu di Bengkulu dikatakan sukses. Sukses itu diindikasikan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah tercapainya target partisipasi pemilih yang mencapai 80 persen dari target KPU 77,5 persen. Selain itu, Irwan juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya penyelenggara pemilu, pengawas dan petugas keamanan dalam menjalankan tugasnya. 

Disisi lain, Irwan menambahkan bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini merupakan pertama kalinya, yaitu pilpres dan pileg yang berserempaan pelaksanaannya. "Tentunya kami akui ada kekurangan, namun semua masih dalam batas yang wajar, perlu saya sampaikan juga bahwa di Bengkulu semua masalah terkait tahapan pemilu tuntas di level bawah, setiap ada masalah telah diatur untuk diselesaikan di semua tingkatan yang mengalami masalah, jadi ketika tahapan berjenjang dan sampai di KPU, hasilnya sudah benar-benar clear," ungkap Irwan.

Bawaslu imbau sikapi proses pemilu secara konstitusional
Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap meminta para kontestan politik untuk menyikapi hasil pemilu berjenjang ini dengan proporsinal dan konstitusional. Dia membuka lebar untuk para kontestan jika merasa dicurangi agar membawa data dan melaporkannya ke pihak berwenang, dalam hal ini Bawaslu. 

"Jangan hanya beropini, jika ada kecurangan, laporkan disertai data, kami siap menerima dan memprosesnya, untuk pengawalan proses laporan tentunya ada media, LSM dan masyarakat umum yang akan ikut mengawasinya," kata Parsadaan.

Muhammadiyah dan NU sepakat terima hasil pemilu

Untuk Muhammadiyah, disampaikan Fajrul Hamidi, tentu akan menghormati hasil pemilu yang secara bertahap telah dilaksanakan. "Muhammadiyah tentu bersikap dan bertindak untuk kemaslahatan umat dan bangsa, terkait pemilu, pertama kali kami sampaikan ungkapan duka cita atas meninggalnya penyelenggara pemilu, pengawas dan Kepolisian. mereka telah berjihad untuk demokrasi di negara kita. Sedangkan menyikapi hasil pemilu, kami mengimbau masyarakat untuk bersikap damai, sejuk dan tidak terprovokasi, Muhammadiyah akan menerima hasil pemilu yang telah dan sedang berproses menuju hasil akhirnya," ungkap Fajrul Hamidi.

Untuk NU, Dr Zulkarnain Dali menganggap bahwa setiap proses pemilu pasti diwarnai kecurangan dan itu bagian dari dinamika berdemokrasi. Intentitas kecurangan juga menurut NU masih dalam kewajaran. Selain itu, ditegaskan Zulkarnain, bawah bagi yang tidak puas dengan hasil pemilu dipersilahkan menempuh mekanisme yang telah mengaturnya. 

"Kita harus dewasa berdemokrasi, kesalahan-kesalahan tentu tetap ada dan harus disikapi secara dewasa. NU akan tetap mendukung penuh kinerja KPU dan Bawaslu dalam menuntaskan tahapan pemilu," pungkasnya.

MUI singgung Ramadhan

Ketua MUI Provinsi Bengkulu dalam kesempatan itu menyampaikan hal serupa, namun dia menambahkan bahwa mendekati bulan Ramadhan ini maka intensitas ujaran kebencian dan hoaks akan berkurang di media sosial. "Umat akan beribadah Ramadhan, tentunya dengan bulan Ramadhan akan mengurani intensitas ujaran kebencian, hoaks dan provokasi di media sosial," kata Prof Rohimin.

Reporter: Anasril Azwar
Editor: Alfridho Ade Permana