Pengurus LHKP Bengkulu, Herwan Saleh, M.AP
Interaktif News – Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar menimbulkan banyak spekulasi politik terutama pengaruhnya terhadap konfigurasi dukungan partai berlambang pohon beringin itu dalam arena Pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2024.
Sebelum Airlangga menyatakan mundur, Partai Golkar telah menerbitkan surat dukungan kepada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah-Meriani untuk arena Pilgub Bengkulu dan 7 dukungan calon bupati dan wakil bupati untuk arena pilkada tingkat kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
Adapun rinciannya; Erwin Octavian untuk Pilkada Seluma, Ari Septia Adinata untuk Pilkada Bengkulu Utara, Chairul Huda untuk Pilkada Mukomuko, Zurdi Nata untuk Pilkada Kepahiang, Rahcmat Riyanto untuk Pilkada Benteng, Syamsul Effendi untuk Pilkada Rejang Lebong dan Gusril Pausi untuk Pilkada Kaur.
“Mundurnya Airlangga tidak akan berpengaruh pada konfigurasi dukungan terutama surat dukungan yang sudah dikeluarkan secara resmi karena ini menyangkut etika politik kecuali untuk dukungan yang masih dalam tahap negosiasi seperti Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu. Saya kira dukungan bisa saja berubah dari prediksi awal” kata pengamat politik dari LHKP Muhammadiyah Bengkulu, Herwan Saleh.
Lebih lanjut dijelaskan Herwan, mundurnya Airlangga Hartarto tidak akan berpengaruh signifikan pada komposisi dukungan pilkada karena Golkar adalah partai moderat yang terbiasa dengan konflik. Sejak awal kata Herwan, opsi Airlangga sebagai ketua umum adalah jalan tengah atas konflik yang terjadi di tubuh Golkar tahun 2019 lalu.
“Faksi-faksi terkuat dalam tubuh Golkar telah memicu terpecahnya Golkar pada tahun 2019 lalu dan Airlangga bukan bagian dari faksi-faksi itu. Airlangga adalah win-win solution dari koflik antar-faksi, dia ini sosok yang bisa diterima semua kalangan jadi tidak akan menggangu ritme. Berbeda cerita jika yang berkonflik adalah faksi-faksi yang pernah memecahbelah Golkar tahun 2019, bisa jadi dampaknya akan lebih serius” papar Herwan Saleh.
Jika pun itu terjadi sambung Herwan, Golkar akan dicatat publik sebagai partai yang tidak menghormati nilai-nilai demokrasi, salah satunya menjunjung tinggi hukum. Surat dukungan yang telah diterbitkan kepada calon kepala daerah bisa dimaknai sebagai produk hukum yang dikeluarkan organisasi publik yakni institusi partai politik.
“Apakah dukungan masih bisa berubah? tentu saja masih bisa, sebelum calon yang didukung didaftarkan ke KPU tapi ini akan menjadi preseden buruk dalam demokrasi kita. Elite-elite Golkar akan dicatat sebagai orang yang tidak menghormati etika dalam demokrasi. Ini akan berdampak pada citra partai Golkar di masa depan” ujar kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Sebelumnya Golkar telah menggelar rapat pleno pergantian ketua umum setelah Airlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri. Hasil rapat pleno yang digelar pada Selasa, 13 Agustus 2024 menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas ketua umum. Agus Gumiwang merupakan kader senior Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Reporter: Iman SP Noya
