Mantan Ketua KPU-RI, Hasyim Asyari, Foto: Dok/Instagram KPU-RI
Interaktif News - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asy`ari sebaga ketua dan anggota KPU bakal berbuntut panjang. Pasalnya muncul desakan agar seluruh anggota KPU saat ini diganti. Desakan itu datang dari tokoh akademisi, penggiat demokrasi hingga mantan Menkoplohukam, Mahfud MD.
Mahfud MD bahkan menyebut, seluruh komisioner KPU saat ini sudah tidak layak menjadi penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Mahfud mendasarkan pada informasi yang beredar bagaimana persolan di KPU bukan
“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat” tulis Mahfud di akun X, Minggu, (7/7/2024)
Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Prayitno, Peneliti Perludem Titi Anggraini, dan Sosiolog Okky Madalasari dalam dialog “Panggung Demokrasi“ Metro TV, Senin, (8/7/2024) malam. Mereka meminta kasus asusila Hasyim Asy`ari menjadi momentum untuk melakukan evaluasi kinerja anggota KPU secara menyeluruh.
Adi meminta DPR melakukan audit investigasi atas isu negatif yang selama ini berkembang terhadap komisioner KPU. Persoalan di KPU bukan hanya masalah asusila Hasyim Asy`ari namun seluruh komisioner KPU juga jadi sorotan publik.
“Kan selama ini kinerja KPU secara umum kan disorot. Ini jangan-jangan memang gunung es yang sebentar lagi tunggu meleleh. Kan kemaren sempat dibicarakan oleh kawan-kawan DPR, soal gaya hidup mereka (KPU) yang hedon. Naik private jet kemudian dugem dan seterusnya, mengerikan sekali” kata Adi Prayitno
Sementara Titi Anggraini menyoroti proses seleksi komisioner KPU yang sejak awal sarat muatan politik. KPU memiliki peran penting dalam menyelenggarakan proses berdemokrasi di Indonesia yang kemudian disadari pelaku politik untuk turut bermain.
Titi menyebut pembentukan Tim Seleksi (Timsel) KPU sudah bermasalah sejak awal. Misalnya ketua timsel yang merupakan mantan tim sukses calon presiden pemilu 2019. Kemudian wakil pemerintah yang seharusnya berjumlah 3 orang namun menurut perhitungan Perludem berjumlah 4 orang
“Jadi banyak kontroversinya. Belum lagi ada catatan seolah-olah ada timsel yang berperan menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat (calon komisioner KPU). Kok bukannya menggali kapasitas dan kompetensi serta integritas calon, yang terjadi adalah pujian-pujian berlebihan” kata Teti.
Satu lagi sambung Teti, pada saat proses seleksi sedang berlangsung, nama-nama calon komisioner KPU untuk periode 2022-2027 yang bakal terpilih sudah beredar di publik. “Satu-satunya seleksi dimana fit and proper test belum dilaksanakan di DPR, nama terpilih yang sama persis dengan yang sekarang jadi sudah keluar” kata Teti.
Reporter: Riki Susanto
