Demo Kantor Wali Kota Bengkulu
Interaktif News – Kantor Wali Kota Bengkulu kembali didatangi puluhan massa yang mengatasnamakan Konsorsium Nasional LSM Provinsi Bengkulu. Mereka membentang spanduk berisi kritikan terhadap Pemerintahan Kota Bengkulu pada Senin, 17 Juni 2019.
Banyak persoalan yang diangkat termasuk salah satunya meminta Wali Kota Bengkulu mencopot pejabat Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu yang sedang dijabat Beni Irawan. Massa menyebut, Kadis PUPR tidak cakap dalam memimpin karena banyak anggaran yang teracam tidak terserap.
“Kini sudah memasuki triwulan kedua berjalan satu semester belum menunjukan progres kinerja yang baik terkait pembangunan Kota Bengkulu, Kami beraggapan yang bersangkutan belum cakap untuk memimpin maka jangan dipaksakan, kasihan” uajr Korlap aksi Syaiful Anwar
Syaiful mengkhawatirkan, lemahnya kinerja pejabat PUPR Kota Bengkulu akan mengancam pembangunan infrastruktur Kota Bengkulu yang selama ini sudah baik dan banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
“Jabatan Kadis Pu itu sangat vital dalam menentukan arah pembangunan kota kita, jangan sampai citra pembangunan Kota Bengkulu yang selama ini sudah baik dimata masyarakat terciderai karena kinerja pejabat yang tidak bagus” kata Syaiful Anwar saat ditemui usai Demo
Ditambahkanya, pak Wali Kota itu (Helmi Hasan) orangnya sangat visoner dan sangat peduli dengan infrastruktur contohnya program 1000 jalan ulus yang sukses, artinya beliau harus didukung oleh pejabat PU yang benar-benar memiliki kinerja baik.
“Kemaren banjir baru saja menimpa warga Kota Bengkulu, saya tidak melihatperan aktif pihak PUPR, sampai dengan saat ini Saya belum menemukan ada program yang serius penanganan banjir hanya sebatas wacana, saya saran pak Wali Kota meninjau ulang pejabat kadis PU” ujar Syaiful
Selain persoalan PUPR, Konsorsium juga menyoroti dugaan pemotongan anggaran di setiap OPD Kota Bengkulu. Konsorsium menduga ada pemotongan 5 persen per OPD oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu.
“Kalau soal itu sudah jadi buah bibir di kalangan pejabat pemkot, ada indikasi potongan anggaran per OPD besaranya 5 persen” kata Syaiful
Reporter: Abdurrahman Wachid
Editor: Riki susanto