Aktifis Gelar Kemah di Seblat Gugah Presiden Cabut Izin Tambang Inmas Abadi

Inmas Abadi

Foto udara kemah penolakan tambang batu bara PT. Inmas Abdi oleh Koalisi Bentang Alam Seblat, Foto: Dok/Kanopi Hijau Indonesia

Interaktif News - Sebanyak 47 komunitas yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Bentang Alam Sebelat menggelar kemah 3 hari di TWA Sebelat. Aksi itu sebagai bentuk penolakan atas keberadaan perusahaan pertambangan batu bara PT. Inmas Abadi. 

Mereka meminta Presiden RI, Joko Widodo mencabut izin perusahaan agar bentang alam Seblat yang diketahui sebagai habitat terakhir Gajah Sumatera tidak terganggu. 

"Kami meminta Presiden RI agar memerintahkan Menteri ESDM dan LHK untuk mencabut izin tambang PT. Inmas Abadi," ungkap Budi Pranata saat membacakan 11 poin deklarasi dan penandatanganan Berita Acara dalam aksi kemah tolak tambang selama 3 hari di Taman Wisata Alam (TWA) Sebelat, Minggu, (07/11/2021).

Mereka juga mendesak pemerintah daerah bersikap agar PT. Inmas Abadi tidak sampai melakukan aktifitas pertambangan di wilayah itu. Alasannya tapak rencana aktifitas pertambangan perusahaan tersebut, 788 hektar diantaranya berada dalam kawasan TWA Sebelat yang menjadi habitat Gajah Sumatera. 

Keyakinan mereka, ketika aktifitas pertambangan itu sampai terjadi, bukan hanya mengancam kelestarian kawasan hutan di TWA Sebelat saja tetapi juga mengancam badan sungai Sebelat. Sementara sebagian besar masyarakat masih mengantungkan sungai itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Olan Sahayu, aktifis Kanopi Hijau Indonesia mengatakan, aksi kemah itu merupakan wujud komitmen mereka yang sejak awal dalam menolak keberadaan PT. Inmas Abadi. 

"Apalagi dalam UU No 05 tahun 1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya, TWA itu tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan batu bara," kata Olan.

PT. Inmas Abadi disebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan untuk kawasan itu, baik TWA Sebelat dan di HPT Lebong Kandis seluas 1.917 hektar. "Jangan sampai dengan adanya aktifitas pertambangan, malah mengancam keselestarian gajah Sumatera yang saat ini diambang kepunahan," ujar dia.

Lanjut Olan, aksi kemah tolak tambang yang bertepatan dengan penyelenggaraan KTT Iklim di Glasglow, Skotlandia itu bisa didengar Presiden COP-26. Pihaknya berharap Presiden COP-26 bisa meminta Presiden Indonesia Joko Widodo mencabut izin tambang PT Inmas Abadi.

Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Konservasi (KPHK) Sebelat, Asep Nasir menerangkan, saat ini populasi gajah liar di wilayah bentang alam Sebelat hanya tersis 30 hingga 40 ekor lagi. "Minimnya populasi itu salah satu sebabnya karena habitat hewan dilindungi ini sudah targanggu," kata dia. 

Lebih jauh, pihaknya pun berharap jangan ada lagi aktifitas-aktifitas seperti pertambangan yang dapat mengancam habitat alami gajah Sumatera di Bentang Sebelat. 

"Jangan sampai nantinya akibat aktifitas seperti pertambangan, keberadaan Gajah Sumatera kedepannya hanya menjadi cerita bagi generasi penerus," kata Asep.

Dalam aksi itu juga koalisi menyampaikan 11 poin dasar penolakan yaitu:

  1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 1 angka 16 Pengertian Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Artinya Taman Wisata Alam Seblat tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya dalam hal ini pertambangan batu bara. Selanjutnya, berdasarkan data Izin Pinjam Pakai yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT. Inmas Abadi tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan untuk kedua kawasan tersebut.
  2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pasal 5 ayat 1 menyatakan sebagai berikut “suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria : (a) Mempunyai populasi yang kecil; (b) Adanya penurunan yang tajam pada individu di alam; (c) Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik). Dalam hal ini populasi gajah sumatera telah memenuhi kriteria satwa yang wajib dilindungi, sesuai dengan lampiran dari Peraturan Pemerintah tersebut
  3. Kawasan Bentang Alam Seblat merupakan  Bentang Bukit Barisan yang menjadi ikon konservasi di Provinsi Bengkulu. Kawasan ini membentang dari Taman Wisata Alam Seblat hingga Taman Nasional Kerinci Seblat. Kawasan ini merupakan habitat alami bagi 50-70 ekor gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus). Satwa ini  masuk dalam kategori langka dan terancam punah menurut IUCN. Tidak hanya itu kawasan ini juga adalah potret sempurna keanekaragaman hayati hutan Sumatera termasuk harimau Sumatera, tapir, beruang madu, burung rangkong, dan jenis fauna lainnya serta habitat asli bunga terbesar di dunia, bunga Rafflesia sp yang merupakan ikon Provinsi Bengkulu.
  4. Bentang alam seblat saat ini adalah Kawasan Ekosistem Esensia (KEE) koridor gajah seblat. Forum pengelolaan KEE telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor S.497.DLHK.tertanggal  22 Desember 2017.
  5. Gajah merupakan satwa rantai makanan kelas satu yang memiliki peran penting terhadap keseimbangan jaringan makanan dan aliran energy. Punahnya satwa ini akan berdampak buruk pada keseimbangan ekosistem lingkungan. 
  6. Sungai seblat merupakan destinasi wisata yang sekarang ini sedang berkembang.
  7. Bentang Seblat, khususnya Taman Wisata Alam (TWA) Seblat dan HPT Lebong Kandis memiliki fungsi layanan alam bagi kehidupan dan penghidupan rakyat di kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Seblat secara khusus, dan rakyat Bengkulu Utara secara umum. Setidaknya masyarakat delapan desa (Suka Baru, Suka Maju, Suka Merindu, Suka Medan, Suka Negara, Karya Jaya, Talang Arah, Pasar Seblat) bergantung pada sungai Seblat yang berada di kawasan TWA ini.
  8. Kawasan Taman Wisata Alam Seblat dan Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis terancam oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PT. Inmas Abadi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu tanpa memperhatikan azas keserasian dan keseimbangan. 
  9. Izin usaha pertambangan (IUP) milik PT. Inmas Abadi yang dikeluarkan oleh gubernur bengkulu pada tahun 2011 dan setelah 2 bulan kemudian izin tersebut dicabut dan kalah saat putusan pengadilan. Pada tahun 2017 persetujuan penciutan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi di kantongi oleh perusahaan ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Bengkulu nomorr I.315.DESDM Tahun 2017 dengan luasan mencapai 4.051 hektar
  10. Areal konsesi PT. Inmas Abadi tumpang tindih dengan TWA Seblat seluas 788 Ha, HPT. Lebong Kandis seluas 1917 Ha dan HPK Seblat seluas 495 Ha.
  11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengeluarkan surat penolakan untuk pelepasan kawasan TWA Seblat Nomor S.1045/Pktl/KUH/011.0/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebagai tanggapan surat permohonan melakukan aktivitas pertambangan di kawasan TWA Seblat oleh PT Inmas Abadi.

Berdasarkan fakta tersebut, koalisi menyatakan menolak keras akan adanya pertambangan batu bara PT. Inmas Abadi di Bentang Alam Seblat dan meminta kepada;

  1. Presiden Confrence Of Parties (COP) 26, Alok Sharma untuk meminta kepada Presiden Indonesia untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. Inmas Abadi.
  2. Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral  untuk mencabut Izin Usahan Pertambangan Operasi  Produksi yang diberikan kepada PT. Inmas Abadi.

Editor: Freddy Watania