Skip to main content
Feb 26, 2016 / webadmin -

5 Travel Myths You Need to Stop Believing Right Now

Feb 26, 2016 / webadmin -

Canal Comes Alive with Lighted Boat Parade.

Rapat Paripurna Istimewa ke-II masa persidangan ke-I tahun sidang 2018 Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2017
Rapat Paripurna Istimewa ke-II masa persidangan ke-I tahun sidang 2018 Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2017

Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2017

Author: webadmin / Date: Tue, 04/24/2018 - 18:44 / Tags: DPRD Provinsi Bengkulu

Bengkuluinteraktif.com - Pada Selasa (24/04/18) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Menggelar Rapat Paripurna Istimewa ke-II masa persidangan ke-I tahun sidang 2018,dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Rapat Paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Iksan Fajri,didampingi  Waka I Edison Simbolon, Waka II Suharto dan Waka III DPRD Provinsi Bengkulu Elfi Hamidy Marasudin.

Paripurna juga dihadiri oleh Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah,Unsur FKPD Provinsi Bengkulu,Unsur OPD Provinsi Bengkulu BPK dan BPKP perwakilan Bengkulu, BNNP Provinsi, perwakilan BUMN,unsur perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu serta di ikuti Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam Rapat Paripurna Ketua DPRD Iksan Fajri meminta Plt Gubernur agar mempertimbangan saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu. 

"Saya meminta kepada saudara Gubernur Bengkulu agar dapat mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang telah disampaikan" Ujarnya.

Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap LPKJ Gubernur tahun 2017 disampaikan juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu Seption Muhadi sebagai berikut:

Bidang pemerintahan:

Dalam pembangunan perlu ada kerja sama dengan pola yang baik dengan omstansi terkait dan stalke holder. 

Serta pengelolahan uang, lebih memerhatikan ke Sumber Daya Manusia dalam pengelolahan keuangan. 
Peningkatan Sumber Daya Manusia betul-betul sesuai kebutuhan, penepatan aparatur sesuai kompetensi.

THPD harus melakukan kajian penuh dan sungguh-sungguh. 

Penepatan aparat OPD sesuai kompetensi dalam mengisi jabatan, karena DPRD sering melihat saat ada Rapat dengan Stakeholder terkait Kepala OPD tidak hadir.

Tindak lanjut kinerja yang gagal untuk dapat melihat kemajuan
Penepatan ASN agar memperhatikan kompetensi dasar dan bidang, karena ASN merupakan bagian yang paling penting. 

Bidang Ekonomi dan Keuangan:

Perencanaan keuangan OPD dapat direncanakan secara betul-betul dan hati-hati
Menghadapi program yang tidak sejalan dengan program pusat, DPRD menyarankan OPD meningkatkan sinergitas dengan pusat agar manfaat dapat dirasakan.

Peningkatan PAD Plt Gubernur untuk membentuk Unit-unit agar terserap optimal PAD
Ada objek pajaknya belum dipungut maksimal, contoh kordinasi dengan polisi terkait pajak kendaraan.

Dan dimudahkan dalam membayar pajak
Penyampaian laporan Silpa dibagi tiga yaitu Silpa program terealisasi, Silpa Program tidak Terealisasi dan Silpa yang tidak tesentuh program.

Perencaanaan program yang tidak matang, semesti OPD kurang optimal dapat menyampaikan laporan untuk ditindak lanjuti.

Meminta DPMPTSP mempermudah buat izin sdm dan perkebunan masyarakat di kabupaten/kota yang sering menimbulkan keresahan, meminta Plt Gubernur dapat mengambil langkah-langkah strategis
Pengelolah perusahaan perkebunan, pertambangan dapat membangun jalan produksi sendiri dan gubernur terbit izin.

ESDM diupayakan memantau semua perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu
Plt Gubernur dapat Memaksimalkan tata keuangan daerah.

Bidang Pembangunan:

Salah satu prioritas visit 2020, namun kami menyarankan perhatikan fasilitas pariwisata baik yang tersentuh visit 2020 atau tidak guna meningkatkan PAD.

Perencanaan infrastruktur direncanakan secara matang

Kesejahteraan Sosial:

Evaluasi Alokasi kegiatan yang kurang berguna
Pemerintahan perlu meningkatkan belanja hibah memiliki korelasi untuk pembangunan Provinsi Bengkulu.

Usai Rapat Paripurna penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun anggaran 2017,kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Rekomendasi oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri kepada Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang disaksikan unsur pimpinan DPRD provinsi.(Adv)

1

Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap LPKJ Gubernur tahun 2017.

disampaikan juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu Seption Muhadi

3

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu mengikuti jalannya Rapat.

5

6

Unsur FKPD, OPD Provinsi Bengkulu yang hadir dalam Rapat Paripurna.

7

Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Bersalaman usai Paripurna Penyampaian rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ  Gubernur Tahun 2018.

 

'